Ilham Bintang: Astaghfirullah, Negara Kalah Lawan Mafia

JAKARTA - Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi di dalam rapat Komisi VI DPR-RI,  Kamis (17/3) malam,  mengakui tidak bisa mengatasi penyimpangan distribusi minyak goreng yang terjadi  di lapangan. Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel, menganggap itu sudah bentuk kekalahan negara  melindungi rakyatnya.

Astaghfirullah! Ungkapan ini   lazim diucapkan oleh umat Islam untuk meminta maaf atau memohon ampunan  kepada Allah atas keadaan tak nyaman yang dirasakan. 

Baca juga: Ilham Bintang: Sekali Lagi, Negara Kalah Lawan Mafia Minyak Goreng

"Bukan Mendag yang bilang kalah lawan Mafia. Yang Pak Lutfi   bilang, perbedaan harga yang tinggi di dalam dan di luar negeri dimanfaatkan oleh mafia  untuk  menimbun  maupun berbuat kecurangan untuk ekspor. Juga  oleh orang - orang rakus. Urusan itu sedang ditangani oleh Polri, " kata Sekjen Kementerian Perdagangan. Suhanto, yang dihubungi Jumat (18/3) pagi, meluruskan.

Sulit Diterima Akal Sehat 

Baca juga: Dirjen Perdagangan Rangkap Jabatan, Ada konspirasi  ET dan Luthfi?

Lebih 4 bulan pihak Kemendag  telah berusaha keras mengatasi kelangkaan dan  meroketnya harga minyak goreng, namun berujung dengan kenyataan  pahit  itu.  Sulit diterima akal sehat Mendag yang didukung perangkat kekuasaan negara  kalah lawan mafia.

Muhammad Lutfi  tidak menyebut seperti apa wujud mafia  yang dimaksud, dan  seberapa besar kekuatannya sampai pihaknya kalah. Yang pasti,  setelah dipanggil  menghadap Presiden Jokowi Selasa (15/3), esoknya Mendag pun mengibarkan "bendera putih". Lutfi mencabut  peraturannya terkait   Harga Eceran Tertinggi ( HET) minyak goreng curah dan kemasan yang berlaku sebelum ini. 

Baca juga: Lembaga Advokasi Konsumen DKI Jakarta Somasi Apartemen Green Cleosa Ciledug

Sejak 16 Maret, HET minyak goreng kemasan yang semula ditetapkan Rp. 14 ribu kini dilepaskan mengikuti harga keekonomian. Tidak lama setelah itu, minyak goreng kemasan  itu pun mengisi rak-rak pasar modern dengan harga baru, paling murah Rp. 24 ribu/ perliter. Menurut Suhanto, yang dipertahankan hanya HET  minyak goreng curah. Itu saja pun harganya naik menjadi Rp.14 ribu dari semula Rp.11, 500.- 

Suasana Antre 1965

Baca juga: Subardi: Kemenkop-UKM Perlu Awasi Koperasi Nakal

Krisis minyak goreng di Tanah Air, menyebabkan beberapa bulan ini rakyat mengalami seperti  kembali ke suasana kehidupan menjelang penghianatan G-30-S/ PKI di tahun 1965. Tidak hanya minyak goreng, tetapi hampir semua harga bahan kebutuhan pokok masyarakat tak terkendali. Mulai dari  tempe tahu, telor, daging sampai cabe rawit.

Presiden Tak Tanggap

Baca juga: Tarik Paksa Kendaraan Konsumen, LBH Masyarakat Minangkabau Laporkan Leasing ACC ke Otoritas Jasa Keuangan Perwakilan Sumbar

Tidak seperti biasanya, untuk pertama kalinya pula Presiden Jokowi tidak cepat tanggap. Seperti sewaktu sukses mengintervensi harga - harga fasilitas dan  alat - alat kesehatan melawan virus Covid19 yang harganya mencekik leher rakyat. Pemandangan antrean   minyak goreng yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, tak mengusiknya dari kesibukan persiapan  GP Mandalika dan acara berkemah di kilometer nol Ibu Kota Negara (IKN).

Padahal, kita serasa sesak nafas menyaksikan video atau foto-foto antrean ibu-ibu yang tidak lagi perduli protokol kesehatan di masa pandemi. Video suasana mengerikan itu viral berhari-hari. Berisi pemandangan  antrean  mengular sampai beberapa kilometer jauhnya untuk  mendapatkan satu dua liter minyak goreng. Ada yang bahkan meninggal dunia karena kelelahan mengantre. Dengan setting situasi itu, tak bisa disalahkan kalau  muncul pertanyaan seperti ini dari sebagian rakyat.

Kebanggaan apa lagi yang tersisa untuk mengusung  Jokowi  supaya lanjut berkuasa sebagai Presiden RI hingga tiga priode ? Seperti yang terang-terangan diperjuangkan oleh Menteri Kemaritiman dan Ivestasi, Luhut Binsar Panjaitan. Yang tak mau  perduli tekadnya itu sebenarnya melanggar konstitusi. 
Alasan Luhut, 110 juta rakyat berdasarkan big datanya, menginginkan Jokowi lanjut.

Luhut juga mengeluhkan pemborosan biaya Rp.110 T untuk Pemilu 2024, sebagai alasan. Yang paling paradoks penggunaan alasan pandemi Covid19. Padahal, dua pekan lalu Luhut meyakinkan rakyat, pandemi di Tanah Air sudah reda. Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) cuma perlu satu hari karantina. Rakyat tidak perlu tes Antigen maupun PCR.

Sebelumnya, wacana perpanjangan masa Jabatan Jokowi serta penundaan  Pemilu 2024 didengungkan oleh tiga  ketum parpol koalisi. Yaitu : Airlangga Hartarto ( Golkar) Muhaimin Iskandar ( PKB) dan Zulkifli Hasan ( PAN). 

Baca juga: JarNas Anti TPPO Kecam Pemecatan Tidak Adil Terhadap Rudy Soik, Pejuang Anti Perdagangan Orang

Disparitas Harga Dimainkan Mafia 

Kembali ke soal minyak goreng. 
Sekjen Kemendag, Suhanto, menyebutkan sebelum ini disparitas harga antara minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan mengundang permainan mafia. Tapi kebijakan baru ini pun belum menjamin aman, mengingat
disparitas harga semakin lebar sekitar Rp. 10 ribu / liter, antara minyak goreng curah dengan kemasan.

Sebelumnya, disparitas harganya cuma Rp.2500.-Kebutuhan minyak goreng di Tanah Air, 579 juta liter tahun 2022. Terdiri atas minyak goreng curah 240 juta (42%), kebutuhan industri 180 juta liter (32 persen). Minyak goreng kemasan 120 juta atau (22 %). Sisanya 232 ribu liter (4%) kemasan sederhana. 

"HET untuk  minyak curah masih dipertahankan untuk keadilan agar yang menerima subsidi masyarakat bawah dan pedagang kecil yang masih menggunakan minyak curah. Untuk kelas menengah keatas yang menkonsumsi minyak kemasan, biarkan membeli dengan harga keekonomian, " terang Suhanto. 

Dua pekan lalu kita mencatat kuat sekali tekad Menteri Lutfi untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng di Tanah Air. Lutfi  terjun langsung ke beberapa daerah. Bahkan awal bulan, mengutip keterangannya di berbagai media sudah hampir pasti bisa atasi masalah. Tiba-tiba antiklimaks setelah dipanggil Presiden Jokowi.

Baca juga: Anis Byarwati Minta Pemerintah Tinjau Kembali ‘Right Issue’ PT Waskita

JAKARTA, 18 Maret 2022

Ilham Bintang

Jurnalis Senior Indonesia